HARIANNKRI.ID – Ketua Umum Gerakan Muda (GEMA) Nasional Eko Saputra meminta Presiden Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian menonaktifkan Nova Iriansyah dari jabatan Gubernur Aceh. Nova juga diminta mengklarifikasi terkait dugaaan keterlibatannya dalam kasus korupsi pengadaan kapal Aceh Hebat.
Saya Eko Saputra, Ketua Umum GEMA Nasional. Mendesak Presiden Republik Indonesia dan juga Menteri Dalam Negeri Bapak Jenderal Tito Karnavian untuk segera menonaktifkan Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah dari jabatannya. Karena sikap serta perilakunya menimbulkan kebingungan dan kegaduhan di kalangan masyarakat Aceh saat ini,” kata Ketua Gema Nasional dalam pernyataannya, Kamis (24/6/2021) malam.
Ia menjelaskan, pada hari Senin (31/5/2021), Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto mengumumkan bahwa Gubernur Aceh positif Covid-19. Pemberitahuan ini pada saat yang hampir bersamaan dengan pemeriksaan KPK kepada sejumlah pejabat Pemprov Aceh terkait dugaan korupsi proyek kapal Aceh Hebat.
Nova disebut-sebut menjalani isolasi mandiri karena tanpa ada gejala. Sempat di lakukan swab tes yang kedua dan ke tiga, namun hingga saat ini belum diketahui hasilnya, apakah positif atau sudah negatif.
“Hasilnya tidak pernah diumumkan ke publik. Bahkan informasi terakhir, masa isolasi mandirinya diperpanjang. Alasannya, sesuai anjuran tim medis. Kami merasakan kejanggalan dan juga melihat unsur dan sikap yang tidak kooperatif dari Gubernur Aceh. Yang mana secara tiba-tiba mengaku terserang virus Covid-19 pasca adanya surat yang masuk dari KPK,” tegas Eko.
Ketua Umum Gema Nasional ini pun mendesak KPK untuk segera memanggil Gubernur Aceh. Ia mengingatkan, beberapa pejabat terkait bahkan sudah dipanggil ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan secara langsung oleh KPK. Menurut Eko, sudah sepantasnyalah jika Nova sebagai pimpinan juga harus bertanggungjawab atas dugaan tersebut.
“Kami juga mendesak Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil saudara Gubernur Nova. Agar memberikan jawaban dan juga klarifikasi atas dugaan penyelewengan anggaran untuk pengadaan kapal Aceh Hebat. Yang mana diduga melibatkan Gubernur Aceh serta jajarannya,” ujar Eko.
Ia meminta pemerintah agar bersikap tegas kepada kepada Gubernur Aceh, tanpa harus memberikan kelonggaran.
“Maka oleh sebab itu, saya meminta supaya Gubernur secara sadar dan jantan mau memberikan jawaban dan klarifikasi terkait dugaaan keterlibatan dalam kasus korupsi pengadaan kapal Aceh hebat. Serta mempertanggung jawabkan kepada Publik segala bentuk penyelewengan anggaran. Serta tidak harus bersembunyi dengan dalih sakit dan terpapar Covid-29,” tutupnya. (OSY)
