HARIANNKRI.ID – Fraksi Golkar DPRD Raja Ampat merekomendasikan agar KPU Sebagai penyelenggara Pilkada Raja Ampat Tahun 2020 menyelesaikan seluruh kak -hak Penyelenggara Pilkada yang belum terselesaikan. Rekomendasi ini adalah salah satu dari 7 rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah.
Penyampaian rekomendasi fraksi Golkar tersebut disampaikan pada saat pembacaan sejumlah rekomendasi di hadapan para peserta sidang Penutupan Rapat Paripurna pertama masa sidang kedua, Kamis (1/7/2021). Agenda sidang membahas penetapan dan pengesahan Dokumen LKPJ Bupati Raja Ampat tahun anggran 2020.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Raja Ampat Martinus Mambraku mengatakan, pihaknya mendapatkan adanya laporan dari warga masyarakat. Ada pengaduan bahwa hak-hak sebagai penyelenggara Pilkada Raja Ampat ada yang belum diselesaikan oleh KPU Raja Ampat.
“Kami mendapatkan warga masyarakat yang melaporkan. Bahwa ternyata biaya-biaya hak mereka yang berkaitan dengan pekerjaan di KPU dalam pesta demokrasi partisipasi politik tahun kemarin. Masih banyak yang belum dibayarkan,” ucap juru bicara Fraksi Golkar DPRD Raja Ampat.
Sebagai wakil rakyat yang diberikan kewenangan secara konstitusi, pihaknya mengatakan bahwa KPU Raja Ampat segera bertanggung jawab terkait penggunaan uang negara yang diberikan sebesar 51,4 M itu.
“Oleh sebab itu, perlu ada pemikiran ulang untuk meminta pertanggungjawaban pada KPU Raja Ampat. Karena ada dana hibah sebesar 51,4 M. perlu data itu juga agar menjadi nyata,” kata Martinus Mambraku.
Dijelaskan Martinus, Fraksi Golkar DPRD Raja Ampat dalam sebuah dokumen menyerahkan 7 poin yang berisi tentang rekomendasi kepada pihak pemerintah agar diselesaikan secara bersama-sama.
“Dari 7 rekomendasi ini, kami harapkan menjadi perhatian bersama khususnya bagi pihak eksekutif dan legislatif. Untuk bekerja bersama-sama,” tutup Politikus Partai Golongan Karya ini. (HSG)
