HARIANNKRI.ID – Anggota komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah agar menggenjot proses vaksinasi di saat Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Lambatnya proses ini dinilai bukan karena stok vaksin yang kurang namun sistem distribusinya yang tidak efektif.
Mulyanto menjelaskan, meski telah berlalu hampir satu bulan PPKM darurat diberlakukan, indikator kasus positif baru harian dan positive rate hasil testing masih tinggi. Proses vaksinasi dirasa masih sangat lambat yakni rata-rata di bawah 1 juta dosis per hari dengan jangkauan 15 persen dari populasi.
“Sehingga tak heran NikkeiAsia, terkait dengan indeks recovery yang memprediksi seberapa dekat negara-negara pulih dari pandemi, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-110 dari 120 negara,” kata Mulyanto kepada hariannkri.id, Rabu (28/7/2021).
Ia menjelaskan, lambatnya vaksinasi sebenarnya bukan karena ketiadaan vaksin tapi karena distribusi dan operasionalisasi di lapangan. Vaksin yang terserap baru 37 persen dari total. Selain itu ditengarai vaksin Sinovac masih numpuk berupa bahan baku di BUMN Bio Farma. Sehingga banyak daerah yang mengeluhkan kehabisan vaksin.
Dari jumlah dosis vaksin yang diimpor, sebagaimana disampaikan pihak Pemerintah (27/7/2021), total sebanyak 173.306.740 dosis, baru sebanyak 64.13 juta yang telah digunakan untuk vaksinasi baik dosis kesatu maupun kedua, atau baru sekitar 37 persen dari dosis vaksin yang ada.
“Dengan demikian stok vaksin yang masih tersedia sebesar 67 persen,” imbuhnya.
Menurut keterangan Pemerintah, ujar Mulyanto, sampai tanggal 26 Juli 2021, jumlah orang yang telah divaksin dosis pertama sebanyak 45.5 juta orang atau 21.9 persen dari target. Sementara mereka yang telah menerima dosis lengkap sebanyak 18.6 juta orang atau sebesar 8.9 persen dari target.
Bila berdasarkan prosentase populasi sebagaimana dirilis Our World in Data, maka Indonesia baru memvaksinasi penduduknya sebesar 15 persen dari populasi. Kecepatan vaksinasi kita rata-rata masih di bawah 1 juta dosis per hari.
Sementara program vaksinasi di Malaysia dan Thailand masing-masing sudah mencapai 37.5 persen dan 17.4 persen populasi. Indonesia hanya sedikit lebih baik dibanding Vietnam.
Mulyanto: Jangan Libatkan BIN Untuk Percepatan Proses Vaksinasi
Karenanya, Mulyanto minta Pemerintah untuk melibatkan kader PKK dan Posyandu Se-Indonesia untuk meningkatkan kecepatan program vaksinasi. Karena kader PKK dan Posyandu memiliki keterampilan di bidang kesehatan masyarakat dan menyebar di seluruh pelosok.
“Pemerintah jangan malah menerjunkan BIN, yang bukan tupoksinya. Biarlah BIN menjalankan tugas mencari, mengelola dan menganalisis data intelejen. Jangan dibebani dengan tugas vaksinasi,” pungkas Mulyanto. (OSY)