HARIANNKRI.ID – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) Veddrik Diko Nugraha meminta agar tidak lagi mengeluarkan program-program untuk membantu rakyat dalam menghadapi pandemi covid-19 dengan bantuan sosial (bansos) sembako. Selain terkesan mengganti penderitaan rakyat dengan sembako, program ini juga rawan terjadi penyimpangan dan menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Menurut Diko, pemberian bansos sembako kepada rakyat, membuat kesan bahwa di masa pandemi ini, rakyat hanya memikirkan sembako untuk bertahan hidup. Padahal jika pemerintah ingin membantu rakyat, masih banyak cara lain yang dirasanya lebih baik.
“Jangan sampai pemerintah mengganti penderitaan rakyat dengan sembako. Kan muncul kesan kalau rakyat cuma mikirin sembako saja. Kalau pun bantuan itu diberikan dengan tujuan untuk membantu rakyat, seharusnya bukan sembako. Kalau Cuma urusan perut, umat Islam tidak mungkin membiarkan saudara seiman kelaparan,” kata Ketua Umum PP GPI ini saat dihubungi melalui sambungan selular, Senin (14/12/2020) siang.
Menurut Diko, saat ini yang dibutuhkan rakyat adalah keyakinan bahwa ekonomi akan bangkit kembali. Ia meyakini, ekonomi bisa bangkit jika pemerintah membantu rakyat dengan memberikan stimulus-stimulus ekonomi.
“Misalnya lewat BLT (bantuan langsung tunai), pembebasan pajak untuk tagihan listrik, STNK, yang seperti itulah. Yang pasti kebijakan perekonomian yang pasti meringankan beban rakyat. Rakyat butuh kebijakan ekonomi yang riil, bukan dikasih sembako” tuturnya.
Justru, Diko menilai, pembagian bansos sembako lebih banyak negatifnya, karena jelas akan menguntungkan sebagian pihak. Muncul stigma negatif bahwa bansos sembako menjadi lahan “proyek” bagi sejumlah pihak. Padahal, semangat bansos itu sendiri adalah meringankan penderitaan rakyat.
“Jadi baksos ini menimbulkan masalah baru. Ada ketimpangan. Ada kebahagiaan diatas penderitaan orang. Contohnya para suplier, pemilik PO. Sementara disisi lain, ada penderitaan umat,” tegasnya.
Ketua Umum PP GPI ini menambahkan, masalah menjadi semakin pelik karena muncul oknum-oknum yang melakukan korupsi pada program ini. Selain menyakiti hati rakyat, terungkapnya kasus korupsi bansos ini pastinya berdampak negatif pada institusi dimana oknum tersebut bekerja.
“Yang melakukan oknum, yang hancur nama Kementerian Sosial secara keseluruhan. Padahal PP GPI meyakini, masih banyak orang-orang Kemensos yang tulus bekerja untuk umat. Padahal sangat jelas, oknum tersebut bukan representasi dari Kementerian Sosial,” ucap Diko Nugraha.
Ia pun meminta agar Presiden Jokowi tidak lagi menggunakan program bansos sembako untuk membantu rakyat. Selain itu, Presiden juga harus tetap melibatkan Kementerian Sosial pada program-program yang berhubungan langsung dengan rakyat.
“Tetap libatkan Kementerian Sosial jika ada program yang berhubungan langsung dengan umat. Karena yang korupsi itu Menteri Sosial, bukan Kementerian Sosial,” tutup Ketua Umum PP GPI. (HRN)
