Gempur Raja Ampat Desak Pemda Selesaikan Masalah Data Kependudukan

Gempur Raja Ampat Desak Pemda Selesaikan Masalah Data Kependudukan
Zoom meeting Gempur Raja Ampat membahas permasalahan data penduduk di Kabupaten Raja Ampat, Jumat (16/4/2022)

HARIANNKRI.ID – Direktur Yayasan Gerakan Masyarakat Peduli Raja Ampat (Gempur Raja Ampat), Harun Loji, S. Pi,. Mendesak DPRD Kabupaten Raja Ampat memerintahkan Pemerintah Daerah segera menyelesaikan permasalahan data penduduk di Kabupaten Raja Ampat saat ini.

Baginya data agregat yang dikelurkan oleh pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Raja Ampat menjadi konsen utamanya. Hal ini tentu di atasi demi data penduduk yang baik bagi masyarakat.

“Kini salah satu permasalahan yang menjadi konsennya adalah terkait dengan data Agregat Kependudukan. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Raja Ampat,” ucap Harun kepada hariannkri.id, Sabtu (16/4/2022).

Hal ini berdasarkan hasil diskusi zoom meeting yang dilakukan Gempur Raja Ampat, Jumat (16/4/2022) pukul 21:00 – 02:00 dini hari. Data penduduk di Misool secara umum mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini terbaik untuk Waisai. Dijelaskannya, Waisai saat ini mengalami peningkatan jumlah penduduk. Alumni HMI Cabang Sorong ini mengingatkan pemerintah dan pemerintahan agar serius untuk menyikapi Pendataan Penduduk Ia meyakini, jika tidak disikapi dengan baik, bukan tidak mungkin daerah lain di raja Ampat selain Waisai akan mengalami hal yang sama yakni penurunan data penduduk.

Baca Juga :  Pilkada, Format SBT Jakarta Harapkan Jangan Ada Perpecahan Masyarakat

“Yang mana di Misool sendiri mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sedangkan Waisai sendiri mengalami peningkatan. Hal ini tentunya harus serius disikapi dan disuarakan. Karena bisa saja daerah lain di Raja Ampat mengalami hal yang sama,” lanjut Halo, sapaan Harun Loji.

Dijelaskan Direktur Utama Yayasan Gempur Raja Ampat, penurunan data penduduk yang sangat signifikan ini akan berdampak pada pengalokasian keuangan negara melalui DAU (Dana Alokasi Umum) di daerah tersebut. Sehingga otomatis berdampak juga pada kebijakan pembangunan.

“Tentu akan berdampak pada pengalokasian anggaran oleh APBN ( Dana Alokasi Umum-red). Dan pasti akan berdampak pada kebijakan pembangunan,” beber putra kelahiran Fafanlap Misool Selatan ini.

Gempur Raja Ampat Minta DPRD Dorong Percepatan Perbaikan Data Penduduk 

Kepada DPRD Raja Ampat, pihaknya mendesak agar segera mendorong Pemerintah Daerah melalui dinas terkait yang membidangi data kependudukan. Agar segera melakukan perekaman demi perbaikan data penduduk.

“Oleh karenanya kami memberikan rekomendasi pada lembaga terhormat DPRD Raja Ampat. Agar mendesak pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Capil untuk segera melakukan perbaikan dan perekaman,” tegas Harun yang saat ini sebagai pengurus MD KAHMI Raja Ampat.

Baca Juga :  Tahun 2020 Kesempatan Rakyat Mengganti Pemimpin. Opini Harun Loji

Ia mengatakan Yayasan Gempur siap bermitra dengan pemerintah dalam hal ini dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten raja Ampat untuk membantu dan mengajak warga masyarakat yang belum melakukan perekaman (Perekaman KTP) untuk melakukan perekaman.

“kami sendiri siap bermitra membantu mengajak masyarakat yang belum terekam untuk melakukan perekaman data” Tutup Harun Loji.

Gerakan ini merupakan gerakan Civil society / kontol sosial terhadap kebijakan publik yang seyogyanya dapat tercipta good governance pemerintahan yang baik.

Yayasan Gerakan Masyarakat Peduli Raja Ampat (Gempur Raja Ampat) merupakan salah satu Yayasan di kabupaten yang terdaftar di kementrian Hukum dan HAM dengan Nomor : AHU – 0019784AH.01 Tahun 2020. Yayasan ini Bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan Kemanusiaan dengan Motto “Mari Mengabdi, Mari Membangun. Sebagai filosofis dasar pergerakan untuk kemaslahatan umat.

Diskusi Publik yang diprakarsai oleh Yayasan Gempur Raja Ampat dengan Thema “Data Agregat Kependudukan Sebagai Penentu Pembagian Dapil & Kursi Untuk Pileg 2024”, ini dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Raja Ampat, Ketua Komisi I, Kabid PIAK Dinas Dukcapil R4, Devisi Hukum KPU R4, Mantan Ketua KPU Raja Ampat, Perwakilan Partai Politik, Pemuda dan Mahasiswa. (HSG)

Loading...