Naikkan HET Gas Melon, Mulyanto: Jangan Buat Gaduh Jelang Tahun Politik

Naikkan HET Gas Melon, Mulyanto: Jangan Buat Gaduh Jelang Tahun Politik
Ilustrasi artikel berjudul "Naikkan HET Gas Melon, Mulyanto: Jangan Buat Gaduh Jelang Tahun Politik"

HARIANNKRI.ID – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) di beberapa daerah yang menaikkan harga eceran tertinggi (HET)  gas melon subsidi 3 kg. Pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus segera menertibkan hal ini.

Hal ini disampaikan Mulyanto menyikapi beberapa Pemerintah Daerah membuat edaran terkait kenaikan HET LPG bersubsidi ini. Beberapa daerah seperti, Tangerang, Tasik, Garut, Kuningan secara resmi menyatakan adanya kenaikan HET. Kenaikan ini berlaku secara bertahap mulai Agustus hingga beberapa bulan berikutnya

“Di pusat kita menjaga tingkat inflasi dan daya beli masyarakat, namun tanpa ada hujan ataupun angin, Pemda malah menaikan HET gas melon 3 kg tersebut. Ini kan tidak masuk akal. Pemda jangan membuat gaduh menjelang tahun politik ini,” kata Mulyanto kepada media, Senin (1/8/2022).

Menurutnya, penetapan HET gas melon 3 kg merupakan hal yang sangat sensitif. Karena itu harus dikoordinasikan dengan berbagai pihak sebelum ditetapkan.

“Kementerian ESDM dan Kemendagri perlu meninjau kembali kewenangan Penetapan HET di level Pemda ini. Dengan kewenangan penetapan HET gas melon 3 kg di tingkat Pemda, kita berharap dalam aspek penataan, pengawasan dan pembinaan distribusi gas melon 3kg bersubsidi. Bukan malah mengambil sikap seperti sekarang ini. Yang bertentangan dengan ketetapan Pemerintah Pusat,” kata Mulyanto.

Wakil Ketua FPKS DPR RI itu menilai sekarang bukan saat yang tepat untuk menaikan HET gas melon. Selain karena di tingkat pusat, besaran subsidi gas sudah ditentukan, sekarang kondisi ekonomi masyarakat masih belum stabil. Masyarakat masih butuh bantuan agar bisa menggerakan aktivitas ekonominya pasca pandemi Covid-19.

Mulyanto memperkirakan kenaikan HET gas melon 3 kg dapat memicu inflasi dan memberatkan UMK (usaha mikro dan kecil), serta menggerus daya beli masyarakat.

“Ini kan sama juga bohong, apa yg selama ini diupayakan pemerintah pusat, kalau Pemdanya jalan sendiri dan menetapkan kenaikan HET seenaknya,” tegas Mulyanto. (OSY)

Loading...