HARIANNKRI.ID – Pemerintah harus cepat mengambil keputusan terkait kelangkaan BBM bersubsidi di berbagai SPBU. Dibutuhkan ketegasan Presiden menengahi masalah sengkarut ini, bukan malah membiarkan saling lempar tanggungjawab antarinstansi.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menjelaskan, realisasi kuota Solar subsidi hingga Juli 2022 sudah mencapai 9,9 juta kilo liter (KL) dari kuota tahun ini sebesar 14,91 juta KL atau 67 persen. Dengan begitu, maka sisa kuota Solar subsidi hingga Juni tinggal 5,01 juta KL. Sementara konsumsi BBM Pertalite sudah mencapai 16,8 juta KL (sebanyak 73 persen) dari kuota tahun ini yang ditetapkan sebanyak 23,6 juta KL.
“Artinya, kuota BBM yang tersisa 6,7 juta KL,” kata Mulyanto di Jakarta, Jumat (12/8/2022).
Ia mengaku menerima banyaknya laporan masyarakat tentang kelangkaan BBM bersubsidi belakangan ini. Karenanya, Pemerintah sebaiknya segera duduk bersama dan merancang aksi strategis untuk mengatasi kendala ketersediaan dan anggaran terkait subsidi BBM.
“Sebagai sebuah tim, Pemerintah harus kompak dengan berbagai jajarannya. Jangan malah oper-operan bola panas BBM bersubsidi ini,” tegas Mulyanto.
Doktor nuklir lulusan Jepang ini pun mengutip berbagai pemberitaan di media massa. Menteri Keuangan Sri Mulyani, minta Pertamina mengendalikan penjualan BBM berdubsidi. Mengingat kondisi keuangan negara yang kurang stabil. Di sisi lain Pertamina malah balas menjawab dengan usulan agar aturan pembelian BBM dapat segera dijalankan dan mengeluh menipisnya cadangan BBM bersubsidi.
Sementara Menteri ESDM malah minta agar masyarakat berhemat di tengah keterbatasan BBM subsidi yang ada. Dan BPH Migas mendesak agar Perpres tentang pembatasan pembelian BBM bersubsidi segera diterbitkan.
Mulyanto Minta Presiden Tegas Atasi Sengkarut BBM Bersubsidi
Menanggapi keadaan itu, Mulyanto minta Presiden berani mengambil keputusan dan menengahi sengkarut BBM bersubsidi ini. Presiden jangan membiarkan beda pendapat ini berlanjut karena akan merugikan masyarakat.
“Presiden harus hadir menyelesaikan masalah BBM bersubsidi ini. Jangan malah ikut-ikutan lempar tanggungjawab dan bersembunyi di belakang para menteri,” tegas Mulyanto.
Ia menilai, selama ini Presiden kurang tegas menyikapi berbagai masalah BBM bersubsidi. Presiden terkesan tidak paham masalah dan tidak peka bahwa saat ini Indonesia di ambang krisis energi. Karenanya Mulyanto mendesak Pemerintah bekerja serius dan jangan sibuk oper-operan bola panas subsidi BBM.
“Pemerintah terkesan tidak memiliki sense of crisis. Hsrusnya segera mempercepat terbitnya Perpres pembatasan BBM dimaksud. Sambil melaksanakan efisiensi APBN serta menyetop proyek-proyek yang tidak penting dan mendesak seperti Kereta Api Cepat dan pembangunan IKN baru,” tutup Pak Mul. (OSY)
