Mulyanto Ingatkan Harga Batu Bara Meroket, Awasi Pengusaha Nakal

Mulyanto Ingatkan Harga Batu Bara Meroket, Awasi Pengusaha Nakal
Ilustrasi Mulyanto Ingatkan Harga Batu Bara Meroket, Awasi Pengusaha Nakal

HARIANNKRI.ID – Melonjaknya harga batu bara dunia hingga mencatatkan rekor baru harus diantisipasi oleh pemerintah. Harga yang menggiurkan ini berpotensi memicu pengusaha berbuat curang dengan mendahulukan ekspor dibanding mematuhi aturan domestik market obligation (DMO) atau kewajiban pemenuhan pasar dalam negeri.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menuturkan, harga batu bara di perdagangan internasional mencapai rekor baru. Akhir pekan lalu, harga batu bara di pasar ICE Newcastle (Australia) tercatat USD 156,95/ton. Sementara harga batu bara DMO dipatok hanya USD 70/ton.

Ia mengingatkan, saat harga batu bara di pasaran dunia tinggi maka Pemerintah harus tegas menegakkan aturan DMO supaya batu bara yang dihasilkan tidak semua diekspor ke luar negeri. Sebab jika sampai terjadi kelangkaan batu bara di dalam negeri akan berdampak pada terganggunya operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

“Ketimpangan harga jual batu bara di dalam dan luar negeri sangat besar. Bukan tidak mungkin pengusaha-pengusaha itu tergiur mencari untung sebesar-bedarnya dengan mencari celah agar dapat mengekspor batu bara sebanyak-banyaknya,” kata Mulyanto di Jakarta, Kamis (12/8/2021).

Baca Juga :  Mulyanto: Impor Migas Nasional Tak Terkendali, Pemerintah Kalah Hadapi Tekanan Mafia?

Harga Batu Bara Dunia Melonjak, Mulyanto Minta Pemerintah Tegas Hukum Pengusaha Nakal

Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini pun meminta Pemerintah memperketat pengawasan dan konsisten melaksanakan aturan DMO. Setiap perusahaan wajib menjual 25 persen batu bara yang dihasilkan untuk keperluan pasar dalam negeri. Sementara 75 persen sisanya dibolehkan diekspor ke luar negeri.

Mulyanto menambahkan Pemerintah harus serius dan teliti mengawasi perusahaan batu bara. Bila diketahui ada perusahaan yang nakal harus segera diberi tindakan.

“Sejauh ini dilaporkan ada 34 perusahaan yang diketahui melanggar ketentuan DMO. Perusahaan itu sudah dikenakan sanksi pelarangan ekspor. Tapi Pemerintah jangan berpuas diri hanya sampai batas itu. Bila perlu diberi sanksi lebih berat lagi seperti pengurangan kuota produksi atau pencabutan izin usaha,” tegas Mulyanto.

Baca Juga :  Anggota DPR RI Sebut Perpres No 117 Tentang BBM Sekedar Basa Basi

Mulyanto minta Pemerintah terus melanjutkan pemantauan ke seluruh perusahaan. Jangan-jangan masih ada perusahaan tambang batubara lain yang bertindak curang.

“Sanksi tegas ini perlu diambil agar perusahaan-perusahaan nakal itu jera dan tidak mengulang tindakannya. Sebab dampak yang ditimbulkan dari kelalaiannya itu sangat fatal. Bisa membuat kehebohan baru,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika sampai terjadi PLTU tidak beroperasi, maka listrik tidak dapat diproduksi. Efek domino jika listrik tidak bisa diproduksi maka akan terjadi pemadaman massal.

“Padahal saat ini kita perlu suplai listrik yang cukup untuk menjalani PPKM. Rumah sakit butuh listrik untuk melayani pasien. Pabrik gas oksigen juga perlu listrik untuk menghasilkan oksigen yang dibutuhkan,” tutup Mulyanto. (OSY)

Loading...