HARIANNKRI.ID – Ketua Ikatan Pengusaha Asli Raja Ampat (IPAR) Abraham Umpain Dimara mendesak sejumlah instansi dan petinggi di pusat untuk datang ke Kabupaten Raja Ampat Papua Barat. Ia meyakini, praktek KKN yang terjadi di dunia jasa pelayaran penumpang sudah masif dan terstruktur yang menjadikan masyarakat Raja Ampat sebagai korban.
Menurut Bram, indikasi masif dan terstrukturnya KKN jasa pelayaran khususnya trayek Sorong-Waisai sangat kasat mata. Contohnya terkait indikasi monopoli jasa pelayaran. Seperti yang ramai diberitakan, saat hanya satu perusahaan jasa pelayaran saja yang melayani trayek tersebut untuk jenis kapal cepat, Pemerintah Daerah (Pemda) Raja Ampat mengundang perusahaan lain (PT FIL) untuk mendatangkan kapal cepat Express Pricilia 99.
Namun atas alasan melanggar kesepakatan bersama dan lain-lain, usai beberapa kali berlayar, Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I (KSOP) Sorong tidak memberikan ijin berlayar. Larangan ijin berlayar inilah yang disinyalir akhirnya keagenan PT PIL untuk mengelola kapal cepat Pricilia 99 dicabut.
“Uniknya, keagenan Pricilia 99 dipindahkan ke PT BPM. Kapal itu pun dipulangkan ke Ambon,” kata Bram, Selasa (20/12/022).
Anehnya lagi, lanjut Ketua IPAR ini, dengan alasan mengantisipasi lonjakan penumpang menjelang Natal dan Tahun Baru, KSOP Sorong memberikan ijin PT BPM menambah satu armada lagi. Jadwal berlayarnya pun terlihat sangat tidak berimbang. Menurut Bram, jadwal Pricilia 99 saat masih beroperasi, berlayar pulang-pergi Sorong-Waisai hanya seminggu sekali. Namun untuk armada baru yang didatangkan oleh PT BPM saat ini, berlayar pulang-pergi seminggu tiga kali.
“Mengapa penambahan armada diperbolehkan oleh KSOP Sorong? Terlihat tidak ada keberatan dari KSOP Sorang. Mengapa yang dulu terkesan dipersulit? Ini kan aneh,” tegas Bram.
Pemuda Papua ini merasa, sudah sepantasnya BPK, KPK dan Ombudsman memeriksa Kepala KSOP Sorong atas kebijakan ini. Praktek di lapangan saat ini sangat jelas bahwa hanya ada satu perusahaan pelayaran yang melayani trayek tersebut. Tak ayal, harga tiket trayek dengan pengguna utama adalah masyarakat Raja Ampat ini pun rentan dipermainkan.
“Bisa saya buktikan kesalahannya. Jangan karena kebijakan sepihak Kepala KSOP Sorong, saat ini harga tiket melambung tinggi. Ini tidak adil bagi masyarakat Raja Ampat,” tegas Bram.
Tokoh muda Raja Ampat ini pun mendesak sejumlah lembaga atau instansi pusat untuk datang ke Raja Ampat. Jika tidak datang, Bram pun menduga, kebijakan yang dibuat oleh Kepala KSOP Sorong mendapat restu dari atas.
“Saya Abraham Umpain Dimara, menantang KPK RI, Ombudsman RI dan Dirjen Hubla (perhubungan Laut-red) untuk hadir di Raja Ampat. Kalau memang tidak ditindaklanjuti, berarti patut diduga, mereka merupakan jaringan dari kepentingan KSOP Sorong untuk memperoleh kekayaan tersendiri dari kenaikan harga tiket dan lain-lain,” katanya.
Ia mengingatkan instansi dan lembaga terkait, Papua memang penuh dengan kekayaan alam dan potensi lainnya. Namun pada kenyataannya, rakyatnya hidup miskin.
“Jangan terlalu mengecilkan orang Papua. Kalau merasa benar, Saya anak Papua, menunggu kehadiran kalian. Biar jelas, negeri kaya Papua tapi rakyatnya miskin,” pungkas Abraham Umpain Dimara. (OSY)
